Dialog Kepemimpinan Dengan Walikota Jogjakarta Herry Zudianto

Source : http://leadershipqb.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1495:dialog-kepemimpinan-dengan-walikota-jogjakarta-herry-zudianto&catid=39%:betti-content&Itemid=30

 

Dialog Kepemimpinan dengan Walikota Yogyakarta, Herry Zudianto, dilakukan pada Jumat, 4 Februari 2011, pukul 19:00–21:00 di milis Senyum-ITB@yahoogro ups.com.

Profil Herry Zudianto
Herry Zudianto, SE.Akt, MM lahir pada tanggal 31 Maret 1955 di Yogyakarta. Dia adalah salah satu putra daerah terbaik yang dimiliki Kota Yogyakarta saat ini. Masa kecil dan pendidikan dasar hingga meraih gelar Magister ditempuh Herry dengan suka cita di kota kelahirannya.

Selepas menamatkan pendidikan di SMA Negeri 3 Yogyakarta (1973), Herry melanjutkan studinya di Fakultas Teknik Sipil UGM. Namun, masih di universitas yang sama, ia kemudian pindah jurusan ke Fakultas Ekonomi hingga meraih gelar Sarjana Ekonomi pada 1981. Pada 1997, Herry meraih gelar Magister Manajemen dari UII.

Mungkin karena latar belakang pendidikan sebagai akuntan, dalam bidang organisasi, suami dari Hj. Dyah Suminar, SE ini seringkali dipercaya sebagai bendahara—mulai dari lingkup RW hingga provinsi. Tak hanya itu, Herry juga menduduki berbagai jabatan penting lainnya di beberapa organisasi dan kegiatan sosial.

Dalam meniti karir dan usaha, ayah dari Alfita Ratna Hapsari, S.KG, Arief Nur Wibawanta dan Annisa Rahma Herdyana ini pernah berkiprah sebagai internal auditor, pengusaha swasta, hingga menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta, serta menjadi narasumber berbagai seminar dan lokakarya.

Menyebut Kota Yogyakarta saat ini tidak dapat lepas dari nama H. Herry Zudianto. Walikota Yogyakarta ini lebih suka menyebut dirinya sebagai Kepala Pelayan Masyarakat Kota Yogyakarta. Dalam kurun jabatannya sebagai Walikota Yogyakarta periode 2001—2006 tidak kurang dari 522 penghargaan dan kejuaraan telah diperoleh Kota Yogyakarta, baik tingkat nasional maupun propinsi.

Untuk tingkat nasional, Yogyakarta telah mendapatkan 139 penghargaan. Di antaranya Penghargaan Widya Krama untuk keberhasilan menuntaskan Program Wajib Belajar 9 Tahun (Bidang Pendidikan) Tingkat Nasional, Penyelenggaraan Sanitasi (Bidang Pemukiman) Terbaik Tingkat Nasional, Penghargaan Adipura Bangun Praja (Bidang Lingkungan) Terbaik Tingkat Nasional, Penghargaan Kota Bersih (Bidang Lingkungan) Terbaik Tingkat Nasional, Otonomi Award (Bidang Pemerintahan) Grand Category Region in Leading Profile on Political Performance, serta Special Category Region in a Leading Innovative Breakthrough on Public Accountability.

Belum lama ini, Kota Yogyakarta meraih kembali Penghargaan Adipura untuk kategori kota besar (Bidang Lingkungan) terbaik tingkat Nasional. Herry Zudianto terpilih kedua kalinya sebagai Walikota Yogyakarta melalui Pilkada Langsung untuk periode jabatan 2006—2011. (Sumber: http://www.jogjakota.go.id)

 

Catatan dari Betti Alisjahbana:

Pemerintah Kota Yogyakarta di bawah pimpinan Herry Zudianto memenangkan Bung Hatta Anti Corruption Award pada 2010 karena tindakan-tindakan nyata yang telah dilakukannya untuk melawan korupsi.

Beliau memiliki visi Iptek yang sangat kuat. Semasa saya masih menjabat sebagai CEO IBM Indonesia, IBM pernah mendukung beliau mewujudkan Taman Pintar yang menampilkan sains dan teknologi dengan cara yang menyenangkan. Pada 20 Desember 2010, pengunjung yang kesejuta sudah hadir di Taman Pintar. Tempat ini pun menjadi tempat wisata sambil belajar yang sangat populer.

Herry Zudianto juga mengembangkan e-government, yang meliputi berbagai layanan publik, termasuk mekanisme komplain elektronik yang dikenal sebagai UPIK (Unit Pelayanan Informasi Keluhan). Beliau sangat aktif berkomunikasi dengan masyarakat. Antara lain melalui radio, Facebook, dan akun Twitter @herry_zudianto.

 

Berikut adalah “Dialog Kepemimpinan dengan Herry Zudianto” di mailing-list Senyum-ITB.

 

Betti Alisjahbana, AR-79:

Selamat datang di Senyum-ITB, Pak Herry Zudianto. Terima kasih telah berkenan bertamu di milis Senyum-ITB, milisnya alumni ITB.

 

Banyak kemajuan telah terjadi sejak Bapak Memimpin Yogyakarta sebagai walikota. Tentunya tidak mudah memimpin transformasi di jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta. Bisa diceritakan tentang tahapan-tahapan transformasi yang dilakukan di Yogyakarta, juga tantangan yang dihadapi di masing-masing tahapan tersebut? Lalu, milestones apa yang telah berhasil di capai sejauh ini?

 

Terima kasih atas perhatian dan jawabannya. Salam hangat penuh semangat.

 

Herry Zudianto:

Satu kehormatan bagi saya bisa bincang2 di milis Senyum-ITB. Saya mulai menjadi kepala pelayan masyarakat Yogyakarta pada September 2001. Saya adalah walikota dari masyarakat sipil kembali setelah kurang lebih 32 tahun Walikota Yogyakarta selalu dipegang oleh pejabat militer.

 

Transformasi yang paling berat dari suatu organisasi adalah meyakinkan dan menyatukan visi saya kepada jajaran organisasi birokrasi. Untuk menyatukan visi birokrasi, saya melakukan dialog yang panjang—bukan dengan cara langsung memerintahkan atau memobilisasi pemikiran. Dan, untuk meyakinkan bahwa visi yang saya sampaikan akan saya jalankan dengan sungguh-sungguh, yang saya lakukan adalah memberikan contoh dalam kebijakan-kebijakan, dan saya lakukan secara konsisten.

 

Tentunya setiap organisasi yang diarahkan untuk perubahan pasti ada tantangan-tantangan, terutama mereka yang merasa sudah dalam comfort zone dalam nilai-nilai organisasi yang sudah berlaku sebelumnya atau selama ini. Salah satu contoh, misalkan saya ingin menyampaikan visi bahwa saya tidak mau menerima bentuk loyalitas dari jajaran pemerintah kota yogyakarta dalam bentuk materi, maka saya menolak sejak awal parcel-parcel Lebaran dari instansi-instansi. Bahkan, saya balik paradigma itu dengan memberikan parcel-parcel kepada instansi-instansi selama Lebaran.

 

Saya pun melakukan rekayasa organisasi di mana Pemerintah Kota membuka komunikasi seluas mungkin secara interaktif dengan masyarakat luas dengan membentuk UPIK (Unit Pelayanan Informasi Keluhan). Melalui UPIK, melalui telpon dan SMS, masyarakat dapat memberi masukan mengkritisi, melaporkan hal apapun tentang jalannya Pemerintahan Kota Yogyakarta. Semua informasi yang ada di UPIK bisa langsung saya akses, dan saya minta semua instansi harus merespon balik. Karena tujuan saya adalah untuk desakralisasi birokrasi di mana semua kebijakan pemerintah dapat dan harus bisa diketahui masyarakat.

 

Sebaliknya, pemerintah juga harus tahu bahwa Pemerintah Kota (khususnya saya) mengenai hal-hal yang dibutuhkan masyarakat—termasuk jika ada praktik-praktik negatif dari oknum-oknum jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta.

 

Yang jelas, pendekatan saya kepada jajaran birokrasi adalah pendekatan secara multidimensi karena saya sadar yang saya hadapi adalah manusia, di mana kepekaan untuk melakukan perubahan tidak bisa disentuh hanya dengan satu dimensi—dari mulai dimensi kepeloporan saya, kemudian nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kebangsaan sampai pendekatan sistem dan prosedur untuk perbaikan-perbaikan kinerja, transparansi dan akuntabilitas.

 

Ada 2 prinsip yang saya pegang, yaitu saya berusaha untuk tidak “sombong”. Saya lebih mengutamakan dialog-dialog dari pada langsung memaksakan suatu pemikiran. Dan yang kedua adalah, tidak takut untuk mengambil keputusan jika suatu keputusan sudah saya dialogkan.
Dalam melakukan perubahan, saya tidak melakukan dengan cara revolusioner tetapi dengan evolusi, di mana perubahan nilai-nilai organisasi serta perubahan sistem dan prosedur saya lakukan secara bertahap sedikit demi sedikit, sehingga menjadi seolah-olah tanpa terasa perubahan telah terjadi. Dengan perubahan secara bertahap itu, sesuatu menjadi tidak menakutkan. Karena manusiawi sekali bahwa banyak manusia mempunyai sifat takut menghadapi perubahan atau tidak siap menghadapi perubahan.

 

Kepuasan batin saya selama saya menjadi kepala pelayan masyarakat Kota Yogyakarta saya peroleh paling tinggi jika tampil di acara Walikota Menyapa (dialog interaktif di empat radio di Yogya dengan masyarakat secara langsung). Ada masyarakat awam yang menyampaikan ucapan terima kasih dengan tulus karena masukannya atau laporannya sudah saya tindak lanjuti.

 

Adi Irianto, Elektro:

Dari diskusi dengan Bpk. Walikota Solo, beliau mengatakan agar tidak tersandera dengan kepentingan Partai Politik dalam hal melakukan hal yang pro-rakyat yang kadang kala bertentangan dengan garis partai pendukung. Namun, melihat kasus Walikota Surabaya yang bertentangan dengan partai pendukungnya, bagaimana dengan pengalaman Bapak di Yogyakarta—khususnya apabila harus berseberangan dengan partai? Apakah menurut Bapak ada fenomena di mana kepentingan partai berbeda dengan kepentingan rakyat? Terima kasih dan salam hormat.

 

Ilham Akar, PL04:

Anda mungkin sering mengunjungi kota-kota lain di Indonesia, seperti Jakarta dan Bandung. Jika Bapak menjadi Gubernur DKI atau Walikota Bandung, apa yang Bapak putuskan atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pertama kali dan akan lebih fokus ke mana?

 

Kota Jogja adalah kota pendidikan dengan jumlah universitas lebih dari 70 dan mungkin kota terbanyak di dunia yang punya perguruan tinggi (CMIIW, correct me if I’m wrong). Tentunya punya efek positif dan negatif dengan banyaknya mahasiswa yang datang ke Jogja. Bagaimana mengatasi eksternalitas negatif dengan banyaknya pendatang? Bagaimana dengan sebutan—maaf—kota maksiat, karena banyaknya mahasiswi yang sudah tidak perawan (http://yudhim.blogspot.com/2008/02/9705-mahasiswi-yogya-tak-perawan.html) atau lokalisasi di tengah kota? (Dulu saya punya beberapa teman mahasiswa di Jogja, dan mereka relatif membenarkan berita semacam ini dan memang benar-benar sebuah fakta.)

 

Setelah nanti lengser, karena sudah 2 kali menjabat, apa yang akan Bapak lakukan lagi? Berminat terjun ke dunia perpolitikan nasionalkah? Matur suwun Pak, salut karo program sego segawe-ne!

 

Herry Zudianto:

Pertanyaan 1: Maaf saya tidak bisa memberi komentar karena jawaban itu tentunya memerlukan informasi yang sangat jauh lebih harus saya kuasai lagi dibandingkan dengan informasi yang saya punyai saat ini atas kota Jakarta dan Bandung. Saya tidak ingin jadi orang yang “rumongso biso nanging ora biso rumongso”.
Pertanyaan 2: Dengan mahasiswa-mahasiswa yang belajar di Jogja, saya dan Pemerintah Kota mempunyai komunikasi yang cukup intens dengan organisasi-organisai kemahasiswaan dari daerah bahkan Pemkot punya program anggaran khusus untuk men-support kegiatan-kegiatan mereka.

 

Dalam komunikasi itu, saya sampaikan visi saya bahwa yang disebut orang Jogja adalah siapapun dia, dari suku mana pun, agama apa pun, adalah orang Jogja jika mereka mencintai Jogja dan berkarya nyata untuk Jogja. Intinya mereka harus merasa selama tinggal di Jogja atau kuliah di Jogja menjadi orang Jogja.

 

Sebutan “kota maksiat” belum pernah saya dengar, karena sesungguhnya sebutan itu menjadi tendensius untuk Kota Yogyakarta, termasuk masalah isu keperawanan yang menurut saya sangat tidak relevan jika nilai-nilai permisif dalam pergaulan seolah-olah hanya terjadi di Yogyakarta.
Pertanyaan 3: Setelah lengser, saya akan menjadi ketua RW di kampung saya karena sebelum menjadi walikota, jabatan terakhir saya adalah bendahara RW. Hehehehe.

 

Mufti, MA 79:

Mas Herry Z, saya bangga pada Pemda Jogja, di mana catatan tentang Indeks Pembangunan Manusia terakhir menduduki peringkat ke-4 dari 33 provinsi di Indonesia. Apa kiat Bapak mengembangkan Kota Jogja? Apakah ingin dipertahankan sebagai ikon kota pelajar ataukah ke arah kota budaya?

 

Herry Zudianto:

Terimakasih atas apresiasinya. Arah ke depan Kota Yogyakarta bagi saya biasa saya sebut dengan menjadi kota yang nyaman untuk dihuni dengan nilai-nilai sebagai kota pendidikan, budaya, perjuangan, dan pariwisata bisa berjalan dalam keharmonian. Kota yang nyaman dihuni meliputi:

  1. aspek fisik
  2. aspek sosial
  3. aspek ekonomi
  4. aspek budaya dan agama.

Dan, menurut hasil survey Ikatan Ahli Perencana Indonesia tahun 2010, Kota Yogyakarta menempati ranking 1 dari 12 kota besar yang disurvey tentang persepsi masyarakat terhadap kotanya.

 

Ari Suhendro, MS76:
Status Yogya (kota atau gubernur) yang tampaknya tidak apa-apa, akhir-akhir ini dipersoalkan. Menurut pendapat Bapak bagaimana? Terima kasih.

 

Herry Zudianto:

Menurut saya apa yang dipersoalkan sesungguhnya menunjukkan minimnya dialog dan komunikasi politik antara Pemerintah Pusat dengan masyarakat Yogyakarta dengan berpijak pada konsepsi kebhinekaan dan sejarah perjalanan NKRI.

 

Wicaksono Sarosa, AR/78 (juga warga Padmanaba):

Saya melihat masih banyak potensi Kota Jogja untuk pengembangan wisata yang belum dikembangkan dengan baik. Malioboro, misalnya, sudah terasa sangat sumpek karena hanya mengandalkan ruas jalan, tidak dikembangkan secara kawasan sebagaimana yang pernah direncanakan (lupa oleh siapa, tapi saya pernah lihat maket besarnya dipamerkan di Benteng Vredeburg). Sayang, kan?

Banyak potensi lain yang sebenarnya masih perlu dikembangkan sehingga orang yang sering datang ke Jogja tidak bosan-bosannya berkunjung ke kota ini. Ada kesan masyarakat Jogja merasa sudah puas dengan apa yang dimilikinya, sehingga kelihatannya kurang upaya untuk lebih berkembang secara all-out. Bagaimana rencana Pak Herry sebagai walikota utk mengubah sikap mental tersebut sehingga potensi wisata kota Jogja bisa dimaksimalkan dan terus bertambah/ berubah?

 

Herry Zudianto:

1. Konsepsi revitalisasi Malioboro saat ini masih terus dikembangkan dengan bantuan Bappenas karena persoalannya sangat komprehensif yang meliputi rekayasa fisik, rekayasa ekonomi, rekayasa sosial, status hukum pertanahan. Mudah-mudahan tahun 2011 ini, grand desain 4 hal itu sudah dapat dirumuskan untuk dimulainya revitalisasi Malioboro kedepan.

 

2. Saya kira tidak benar bahwa masyarakat Jogja sudah puas dengan apa yang dicapai saat ini. Ini saya ketahui dari hasil dialog saya dengan masyarakat Kota Yogyakarta. Masyarakat Yogyakarta adalah masyarakat yang dinamis dan sangat open mind untuk menangkap tantangan dan peluang yang terjadi. Saya tidak punya rencana untuk mengubah sikap mental, tetapi menggerakkan daya sosial masyarakat Yogyakarta dengan lebih komprehensif dengan semangat “Segoro Amarto”, yaitu Semangat Gotong-Royong Agawe Majuning Ngayogyakarto dengan 4 pilar: kemandirian, disiplin, kepedulian, gotong royong. Implementasi Segoro Amarto kita uji coba di 3 kampung di Kota Yogyakarta, dan dalam perjalanannya mampu melakukan percepatan dalam hal peningkatan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

 

Wicaksono Sarosa:

Matur nuwun Pak Herry, senang mendengar jawaban Bapak khususnya mendengar rencana pengembangan Malioboro (dan tentunya bagian lain Jogja) yang mempertimbangkan berbagai hal serta tentang masyarakat Jogja yang dinamis dan optimistik walau dari luar kelihatan adem ayem.
Salut!

 

Henry Ako Tampubolon:

Saya tergerak menanyakan beberapa hal karena dulu saya pernah tinggal di Yogya beberapa tahun di sekitar jalan Magelang.

 

a. Apa visi dan misi selama kepemimpinan Bapak?

b. Dari email yang dikirim Yogya menurut bapak adalah kota pendidikan, pariwisata, perjuangan. Bagaimana masterplan pembangunan industri-industri di sekitar Yogyakarta? Pertanyaan ini saya ajukan karena begitu banyak sarjana yang dihasilkan di Yogyakarta—dari Agro, Teknik, Peternakan dsb.

c. Mengenai transportasi massal di tahun 1995 sudah saya dengar. Saya belum pernah ke Yogya lagi hingga sekarang, jadi tidak tahu apakah ini sudah terlaksana. Saya pengin tahu, masterplan untuk hal ini ke depan?

d. Kalau boleh tahu, bagaimana Bapak mengalokasi APBD dan mengoperasikannya demi kesejahteraan rakyat Yogya? Kekurangan anggaran adalah alasan klasik yang sering kita dengar. Bagaimana Bapak mengoptimalkan anggaran yang ada? Berapa persen dialokasikan untuk pendidikan?

e. Ke depan, apakah Yogya juga akan diarahkan sebagai kota industri?

 

Herry Zudianto:

a. Visi besar saya adalah mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dengan membangun pemerintahan yang baik dan bersih agar terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah Kota Yogyakarta. Karena saya percaya pembangunan berkelanjutan dapat dicapai apabila pemerintah mampu men-drive daya sosial masyarakat.
b. Untuk Kota Yogyakarta, tumpuan ekonominya adalah kota jasa dan perdagangan dengan lokomotifnya adalah pariwisata yang berbasis budaya, pendidikan. Tentunya pengembangan bidang agro, industri dsb dapat dikembangkan di 4 kabupaten di Propinsi DIY. Dan, secara lebih luas lagi tentunya hasil pendidikan untuk bidang-bidang itu dapat dimanfaatkan untuk Indonesia.
c. Kota Yogyakarta punya program pembangunan transportasi massal, yaitu Trans Jogja yang bekerjasama dengan Pemprov DIY yang tahun ini sudah mulai dikoneksikan dengan Stasiun Tugu, bandara, dan terminal bis, dan terus dikembangkan jejaring jalurnya setiap tahun.
d. Alokasi anggaran adalah kebijakan politik, sehingga jika suatu sektor pembangunan tidak dilakukan maka jawaban yang benar adalah karena memang tidak dianggarkan—bukan karena tidak ada anggaran. Untuk anggaran pendidikan Kota Yogyakarta, sudah lebih dari 30% yang dialokasikan—termasuk jaminan pendidikan di mana untuk penduduk miskin dibebaskan dari seluruh biaya pendidikan, baik yang sekolah di negeri atau swasta hingga SMA atau SMK. Untuk kriteria penduduk miskin, kami membuat kriteria tersendiri yang kriteria kemiskinannya lebih tinggi dari kriteria yang ditentukan BPS (karena definisi kemiskinan itu bersifat relatif antara kelompok yang berpenghasilan rendah dengan rata-rata pendapatan masyarakat, jadi orang miskin di Yogyakarta belum tentu termasuk orang miskin di daerah lain). Kami punya database by name, by address, yang selalu di-update tingkat pendapatan dan standard biaya hidup setiap tahun.
e. Kota Yogyakarta diarahkan untuk kota yang nyaman dihuni karena sesungguhnya fungsi kota adalah tempat manusia hidup yang harus memiliki standard kelayakan dari 4 aspek, yakni fisik, sosial, ekonomi, budaya dan agama. Jangan terjebak pada format daya dukung ekonomi semata.

 

Rulan, EL-99:

1. Kalau boleh tahu, latar belakang Bapak sebelum jadi walikota berprofesi sebagai apa?
2. Pengalaman apa di masa lalu yang membuat Bapak mencapai kualitas seperti sekarang?
3. Kenapa Bapak mencalonkan menjadi walikota waktu itu? Terima kasih.

 

Herry Zudianto:

1. Saya berpendidikan fakultas ekonomi jurusan akuntansi dan berkarier sejak awal sebagai wiraswasta yang bergerak dalam usaha pertokoan (tidak ada usaha yang berhubungan dengan pemerintah). Latar belakang keluarga saya adalah pengusaha batik.
2. Kesan pesan, petuah-petuah, dan gemblengan serta doa dari ibu saya dan eyang saya.
3. Wah, kalau guyonannya, saya ini mengalami kecelakaan sejarah karena saya tidak bermimpi menjadi walikota karena selama hampir lebih dari 32 tahun, Walikota Jogja selalu dipegang pejabat militer. Kalau seriusnya, saya lahir dan dibesarkan di Kota Yogyakarta dan saya punya obsesi-obsesi untuk Kota Yogyakarta, di mana obsesi-obsesi itu setahap demi setahap saya jadikan kebijakan selama saya menjadi kepala pelayan masyarakat Kota Yogyakarta.
Arif Rahmat, TA99:

Saya ingin tanya, ukuran keberhasilan kerja Bapak yang Bapak jadikan acuan itu seperti apa ya? Dalam pemerintahan kota, mungkin yang menjadi prioritas dari program bapak—misalnya jumlah angka pengangguran, angka kemiskinan, pendapatan daerah, atau hal lainnya.

 

Untuk mengukur kinerja bapak dan jajarannya per periode, biasanya apa yang Bapak lakukan (semacam evaluasi internal)? Terima kasih.

 

Herry Zudianto:

Sekali lagi saya tidak mau mengklaim keberhasilan saya. Sebaiknya pertanyaan itu yang menjawab adalah masyarakat atau pemerintah pusat atau lembaga-lembaga lain yang memonitoring kemajuan suatu daerah.

 

Mungkin sedikit referensi bahwa Kota Yogyakarta menerima penghargaan tingkat nasional lebih dari 50 penghargaan baik yg diberikan oleh pemerintah pusat maupun lembaga-lembaga independen dari penghargaan kota sehat sampai penanganan pemukiman kumuh, dari IPK yang 5 besar sampai laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian.
Kita selalu mengadakan evaluasi internal secara rutin untuk melakukan inovasi-inovasi dan perbaikan-perbaikan dari capaian-capaian yang sudah ada. Karena berbagai penghargaan tersebut diatas bagi saya hanya sebagai arah pedoman bahwa kinerja yang pemerintah kota capai sudah on the track tetapi belum tentu itu sudah menjadi yang ideal. atau yang seharusnya masih bisa ditingkatkan pencapaiannya.

 

Natal Hutabarat:

Saya mau bertanya tentang korupsi, karena saya tahu Bapak salah satu penerima penghargaan antikorupsi dari perkumpulan Bung Hatta Anti Korupsi Award.

 

1. Langkah-langkah nyata apa di lapangan yang Bapak lakukan sehingga bisa meminimumkan korupsi di pemerintahan Bapak?

2. Apakah ada punishment yang diberikan jika ada anggota/bawahan Bapak yang korupsi? Atau mungkin Rewards buat yang bersih/tidak korupsi?

 

Terima kasih atas jawaban dan kesediaan Bapak berbagi pengalaman dan ilmu dengan kami di milis Alumni ITB.

 

Herry Zudianto:

1. Secara detail, teknis jawaban itu akan menjadi panjang sekali tetapi intinya adalah melalui pendekatan perubahan mindset organisasi melalui pendekatan nilai maupun pendekatan sistem, di mana pendekatan kedua hal tersebut melalui pendekatan dialogis di birokrasi dan sikap kepeloporan yang dijalankan dengan konsisten.
2. Ya, tentunya ada reward dan punishment. Tapi, yang lebih kami utamakan adalah pencegahan yang sistemik melalui sistem dan prosedur pengelolaan pemerintahan melalui sistem dan prosedur yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

 

Wicaksono Saroso, AR78:

Kalau boleh satu pertanyaan lagi. Moga2 masih bisa ditanggapi. Lalu lintas Jogja sudah makin padat. Kawasan pusat kota sudah sering macet luar biasa (sedikit lebih baik dari Jakarta). Walau Trans Jogja patut mendapat acungan jempol, saya kuatir sarana transportasi ini tidak akan memadai dalam waktu dekat (katakanlah 5-10 tahun lagi).

Apakah ada rencana transportasi lain yang lebih berjangka-jauh (“visioner”) untuk mengantisipasi lonjakan lalu-lintas di Jogja? Misalnya yang berbasis rail (tram, monorail, light-rail system)? Perbaikan transportasi publik di sini tentunya menyangkut kenyamanan pejalan kaki (sayangnya trotoar yang ada banyak yang dipakai PKL, walau hal ini juga sangat dipahami). .Sayang kalau masalah kemacetan menyebabkan terhambatnya perkembangan ekonomi (termasuk dari sektor wisata). Just curious (sebagai pecinta kota Jogja). Matur nuwun.

 

Herry Zudianto:

Ada, walaupun tentunya ini berjangka menengah, tetapi sudah dimulai pemikiran konsep-konsep yg digunakan untuk melengkapi Trans Jogja, yaitu pemanfaatan jalur diatas Sungai Code yang membelah Kota Yogyakarta dengan moda transportasi monorail.

 

Mufti, MA79:

1. Jumlah penduduk Jogya terus meningkat. Data BPS 2010 sudah mencapai 3,5 juta penduduk. Apa tanggapan Mas Herry tentang jumlah penduduk yang terus meningkat? Daya dukung kota bagaimana? Problematika menjadi semakin pelik manakala potret kemiskinan menjadi sisi lain perkembangan suatu kota.

2. Apa yang Mas Herry pikirkan tentang upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di kota Jogya?

3. Terkait masalah kesehatan masyarakat—utamanya kesehatan ibu dan anak—seberapa jauh program Pemerintah Kota Jogya dalam menanggulangi masalah kesehatan warganya?

 

Herry Zudianto:

1. Program keluarga berencana yang menjadi program unggulan secara nasional untuk menekan pertumbuhan jumlah penduduk di era reformasi meredup karena sepertinya sudah tidak menjadi komitmen prioritas pemerintah secara nasional. Masalah urbanisasi sesungguhnya adalah masalah crucial yang berhubungan dengan konsep pemerataan pembangunan khususnya pembangunan sektor perekonomian antar daerah antar kota dan desa. Selama masih terjadi ketimpangan pembangunan infrastruktur dan daya dukung perekonomian antardaerah maupun antarkota dan desa. Maka, urbanisasi kekota-kota sesuatu yang tidak bisa dicegah, di mana urbanisasi ke kota bukan karena siap untuk hidup di kota tetapi karena terpaksa tidak bisa hidup di desa. Sementara mereka tidak mampu dari segi sumber daya untuk membiayai standar kehidupan kota karena pendapatan yang rendah walaupun masih lebih dari pada pendapatan di desa.

 

2. Ada dua hal: jaring pengaman sosial dan pemberdayaan ekonomi dengan optimalisasi sumber daya di wilayah (tingkat kelurahan sampai kecamatan). Tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta versi BPS tahun 2010 adalah 10% di mana angka kemiskinan nasional berkisar 13,5%. Program Segoro Amarto yang kami uji cobakan di 3 kampung di wilayah Jogja mengalami penurunan angka kemiskinan yang cukup cepat. Contoh, di Kampung Kricak ada penurunan angka kemiskinan dari 1.016 kepala keluarga pada 2008 menjadi 640 pada tahun 2010.
3. Kota Yogyakarta termasuk kota sehat terbaik versi Departemen Kesehatan dari aspek pelayanan dan sarpras kesehatan masyarakat, termasuk untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Program inovasi terbaru adalah pendirian Rumah Pemulihan Gizi yang pertama di Indonesia, dan yang segera akan dilakukan adalah Jaminan Kesehatan untuk semua penduduk (pengembangan dari Jaminan Kesehatan bagi Penduduk miskin yang selama ini telah berjalan dengan baik).

 

Moko Darjatmoko – alumni Sipil ITB yang hidup dan bekerja di US (30 tahun di Madison, Wisconsin) dan sekarang sedang melakukan riset di Indonesia a.l. dalam bidang pendidikan dan antropologi:

Ngaturaken kasugengan. Hari terakhir di Yogya, aku masih punya 12 jam sebelum keretaku tiba (Kereta Malabar dari Malang tiba di Yogya tengah malam). Situasi karcis kereta agak membaik dari waktu berangkat, tetapi tidak banyak pilihan. Sebetulnya aku bisa pulang pagi tetapi terlalu kemrungsung dan aku tidak mau “missed” presentasi IGI-nya Cak SD dan Cak Hernowo (Mizan), yang punya “something in common” denganku—di Kampus ITB sering disebut sebagai “insinyur sesat” (sudah susah-susah diajari ngelmu engineering tetapi berkecimpung dibidang yang sama sekali lain).

 

Diantar mas yang baik hati dari Penerbit Erlangga aku minta di-drop di Malioboro. “Lho terus ngapain saja sampai tengah malam di situ?” Kalau dipikir-pikir seumur hidup aku belum pernah jadi turis di Yogya (selalu cuma mampir saja), dan inilah kesempatan untuk jadi pengamat merangkap salah satu “backpackers”, turis barat yang agak melarat, biasanya mahasiswa (dengan MacBook 17″ di backpack, rasanya sudah seberat gendongan tipikal backpacker, apalagi punyaku masih ditambah mug dan paket minuman seceng—compliment of UNY).

 

Kesanku tentang Malioboro (maaf, ini tidak dimaksudkan untuk menimbulkan “kerusuhan etnis” :-). I just tried to write an honest opinion, nothing personal). Aku merasa berada di sebuah tempat parkir yang luas sekali. Meskipun lalu-lintas (searah) tidak semacet di Bandung, tetapi buat pejalan kaki terasa sangat “rupek” karena banyaknya kendaraan bermotor yang diparkir di pinggir jalan atau kaki lima. Kaki limanya sendiri dipenuhi dengan pedagang asongan (kebanyakan baju batik dan kaos jogadu), kanan-kiri menyisakan lorong yang susah dilalui 2 orang tanpa senggolan (berulang kali backpack yang gemuk punyaku itu nyenggol punggung orang, kakekane!).

 

Aku jadi ingat “survey kecil” yang kulakukan di Bandung bulan-bulan awal kedatanganku. Praktis tidak ada “orang bule” jalan-jalan di tempat-tempat yang seharusnya menjadi “unggulan” turisme. Kenapa begitu? Well, kurasa nomor satu adalah perasaan aman, safety is number one concern dalam masyarakat barat. Sampai saat ini aku sendiri masih merasa “vulnerable” kalau lagi jalan atau nyebrang di Bandung, bahkan di kaki lima pun sering jadi saingan sepeda motor yang naik kaki lima, tidak sabar antre di kemacetan jalan. Di Malioboro yang kuamati kemarin tidak seburuk di Jl. Sunda (Bandung) tetapi aku musti berjalan di jalur andong dan becak dengan resiko bersinggungan dengn mereka—yang kebanyakan sopirnya hanya duduk-duduk parkir sambil merokok.

 

Beberapa bule kulihat tidak lebih dari 20 orang dalam tempo 12 jam itu. Sebagian besar keluarga (suami-istri dan anak) yang tinggal di hotel-hotel besar, sebagian lagi pasangan muda dan backpackers yang tinggal di hotel murah atau homestay di kampung-kampung.

 

Kebanyakan turis dari Eropa, dari bahasa atau aksennya aku kenal yang dari Itali, Perancis, Spanyol, Belanda, Jermanm dan beberapa dari India dan negeri Arab. Tidak kutemui satupun yang berasal dari Amerika. Ada 2 pasangan, dari Perancis dan Belanda, di warung lesehan tetapi duduknya “wagu” yang aku komentari bahwa setelah 30 tahun jadi “wong londo” aku sudah tidak dapat duduk seperti itu lagi. Si cowok Perancis mewakili rombongannya menjawab, “We’re willing to endure this torture because the food is sooooo good!” [kulihat memang piringnya bersih licin bagai dijilat].

 

Ada lebih dari 10 rit pulang-pergi yang kulalui sepanjang jalan yang terkenal ini. Setiap kali, karena capai aku istirahat duduk dibawah pohon sambil mengamati lalu-lintas orang. Aku jadi merenung, seandainya … seandainya aku ini jadi walikota, city planner atau siapa saja yang “in charge” dengan Malioboro, pertama-tama aku bebaskan jalan ini dari kendaraan—barangkali bis turis, andong, dan becak yang dipercantik masih boleh di jalur khusus, tetapi mereka tidak boleh parkir, harus mengalir terus. Kedua, tidak ada lagi parkir di tepi jalan. Semuanya harus pindah ke Benteng Vedreburg atau sekitarnya, bikinkan underground parking biar nggak sepet di mata.

 

Hal lain yang “kosong” sebagai pusatnya kota turis adalah ketiadaan pertunjukan seni atau apa disitu. Aku tanya kemana-mana, kalau mau nonton wayang orang/kulit, ketoprak atau performing arts yang lain dimana, paling banter dapat jawaban di sana (jauh) atau bahkan ke Prambanan saja. Kenapa tidak ada di Malioboro, yang kalau dijadikan “mall” (pedestrian mall) bisa menarik banyak orang yang suka jalan sambil nonton apa saja. Kurasa ISTI dan peguyuban seni di Yogya bisa diajak dan disponsori oleh kotamadya untuk menampilkan (sambil latihan) skill mereka disini.

 

Pedagang asongan dan warung makanan musti “ditertibkan” (bukan diusir) dengan tenda-tenda kecil, dan nggak boleh buang sampah sembarangan. Jalan raya dan selokan itu bukan tempat sampah. Yang masih suka mempertahankan gaya hidup joroknya langsung didenda sampai klenger dan/atau kehilangan lisensi jualnya. Di Madison juga ada PKL, tetapi jangan tanya soal kebersihan dan kesehatan publik—ngaco dikit saja bakal dikasih tiket sama health inspector … and that is not a good thing to have (hasilnya, dua tahun berturut Madison dipilih sebagai “the best city to live” oleh People Magazine). Aku berani jamin, kalau ini dilakukan turis di Malioboro akan naik paling tidak sepuluh kali lipat. Barangkali ada yang bisa meneruskan “ngudarasan” ini ke Sultan atau Walikota?

 

Aku juga sempat ngobrol dengan penduduk lokal. Dua cewek kiyut-kiyut lagi beli dawet pakai gula jawa yang aku juga naksir. Aku bicara pada diri sendiri memuji bahasa jawa si cewek yang “mlipis”—dalam bahasa jawaku yang hampir mlipis juga.

 

“Lho, kami orang sini kok, bukan turis. Bapak ini aslinya dari mana?” Ditanya “aslinya” otomatis jawaban a la Chicago keluar, “Orangtua saya dari Solo, lahir di Malang. Kalau aslinya sih Madison!” Ah, nostalgia … sudah berapa lama beta tidak berbahasa Jawa halus.

 

Sebelum pergi ke stasiun Tugu aku duduk istirahat di dekat sebuah warung lesehan mendengarkan seorang pengamen gitar melantunkan lagu-lagu “oldies” (he’s playing our song, dear!) dengan pronunciation dan aksen yang hampir sempurna. Waktu dia mau pergi aku undang untuk duduk disampingku. Aku kasih salam tempel, kutanya apakah dia bisa bicara bahasa Inggris. Jawabannya tidak. Ternyata benar dugaanku, fenomena yang sama dengan para karaokeawan/wati di BeMall, Bandung: hapal lagu tidak berarti mengerti bahasanya, tetapi lagu juga bisa dipakai memudahkan dalam pembelajaran bahasa (supaya otomatis). Kuminta dia menyanyikan lagu yang paling disukainya, yang ternyata “To Love Somebody” nya Bee Gees (1967). Ketika sampai di refrain aku tidak bisa diam, ikut bengok-bengok (in harmony) dengan Mas Kris, sang pengamen …

 

You don’t know what it’s like.
Baby, you don’t know what it’s like,
To love somebody.
To love somebody.
The way I love you.

No, no, no-no, no, no (sambil geleng-geleng kepala)

 

Beberapa orang yang lewat berhenti menikmati duet tengah malam ini. Ini pengalamanku yang pertama dan mungkin terakhir, ngamen di jalan. Kalau di Madison aku yakin performance seperti ini akan dapat saweran beberapa lembar dolar. I ucapkan selamat tinggal kepada Malioboro dan degan cepat aku mengayunkan kaki ke stasiun Tugu. Tabik.

 

Herry Zudianto:

Minta tolong sampaikan ucapan terima kasih kepada Mas Moko atas pengamatannya terhadap Malioboro dan sekitarnya, akan menjadi salah satu referensi kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta.

 

Minta tolong kepada Bu Betti apakah saya bisa mendapatkan alamat lengkap dari rumah atau kantor dari para peserta dialog interaktif malam ini, saya akan mengirimkan buku saya “Kekuasaan sebagai Wakaf Politik” sebagai apresiasi saya.

 

Sebagai penutup dalam diskusi di milis ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berdiskusi secara interaktif dengan saya dan semua hasil diskusi tadi akan memperkaya khasanah pemikiran saya sebagai kepala pelayan masyarakat Kota Yogyakarta.

Salam Jogja, Salam Indonesia…… Jaya !

 

Betti Alisjahbana, AR79:

Pak Herry, matur nuwun sanget. Terima kasih ya Pak, atas dialognya yang sangat bermanfaat dan memperluas wawasan kami sekaligus mengispirasi. Semoga semakin banyak pemimpin-pemimpin yang ber integritas dan berdedikasi tinggi dan mampu membawa perbaikan yang signifikan seperti yang telah Bapak contohkan.

Alamat teman-teman akan kami kumpulkan dan kami kirimkan ke Bapak segera. Sekali lagi, terima kasih

 

Komentar-komentar:

 

Wicaksono Sarosa, AR 78: Matur nuwun sanget Pak Wali. Mas Herry semoga semakin sukses menjadikan Jogja yang sejahtera dan nyaman ditinggali.

 

Natal Hutabarat: Saya juga sekali lagi mengucapkan banyak2 terima kasih atas kesediaan Bapak untuk berbagi pengalaman. Sangat mencerahkan. Semoga semakin banyak pemimpin daerah di Indonesia seperti Pak Herry. Semoga Pak Herry tetap sehat dan tetap semangat dalam melayani masyarakat kota Yogyakarta. Terima kasih juga buat Bu Betti dan Group Administrator yang baik yang memfasilitasi diskusi ini.

 

Priyo P Soemarno: Pak Wali, terimakasih atas sumbang pikiran yang sungguh melegakan dan mencerahkan. Semoga pak Wali berhasil menjalankan tugas dengan sukses dan selalu didukung oleh masyarakat Jogya.

 

Monny Rukmono, TK76: Terima kasih untuk Betti dan seluruh penyelenggara. Very inspiring. FYI, hasil diskusi tsb saya cross check ke adik-adik saya yang tinggal di Yogya yang merasakan langsung kepemimpinan beliau. Kata adikku:

– Apa yang Beliau “ucapkan dalam diskusi tersebut kebanyakan sesuai dengan fact-nya”
– Banyak masalah kronis di Yogya yg tidak bisa resolve, Walikota turun temurun. Di tangan Beliau, banyak yang bisa resolved meski belum semua.
– Beliau banyak berdialog secara aktif dg masyarakatnya via langsung dan multimedia terutama FB. Hasil dialog-dialog tersebut dijadikan keputusan dan bila sudah menjadi keputusan akan dijalankan dengan persistent. Jadi bukan pemimpin tipe “or” (yes or no, yes or no…. or or or terus)
– “Keberhasilannya tidak membuatnya sombong, malah makin menunduk” Seperti yang Beliau katakan bahwa Beliau tidak mau menilai diri sendiri, biarlah orang lain/lembaga2 lain yg menilai.

Sebetulnya hal-hal tsb biasa2 saja krn memang itu yg harusnya dilakukan oleh seorang pemimpin, tapi karena saat ini di Indonesia “Leader yang punya Leaderships” sangat langka, so menurut hukum relativitas jadi luarr biasaa……. hihihi.

 

Saya sendiri tidak bisa menilai secara langsung krn saya sdh meninggalkan Yogya sejak tahun 76. Yang saya tahu dulu dia waktu masih di SMA Padmanaba (kakak kelasku). Dia termasuk golongan “ndugal” dan oleh kawan-kawan dipanggil Herry Bintoel. Hehehe. Tapi, yang lebih penting adalah hasil akhir yg bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Alhamdulillah akhirnya jadi “orang”. Hihihihi..

 

Semoga Yogya makin oyeee, dan juga untuk Betti dan Mario (via Warta Ekonominya) makin rajin dan serasi menstimulir dan menjaring pemimpin-pemimpin dan CEO-CEO baru yang berkelas dan memberikan manfaat buat orang banyak. Amiiiiiin.

 

Moko Darjatmoko: Terimakasih Mbak Betti, titipan ngudarasaku telah diteruskan—maaf aku tidak bisa hadir Jumat kemarin karena ada prior engagement … ngrumpi dengan “peer” ku di Madison (those interested in my reasearch and what I’m doing here).

 

Juga terimakasih kepada Pak Herry atas apresiasinya … Yogya is so lucky having you as her mayor. Not only you LOVE the city, but you also ACT on that love. It’ll be an honor to meet and to talk you in person … some time in the future (on my next visit to the city).

 

Walau tidak bisa hadir, aku membaca semua Q&A yang berlangsung kemarin, dan aku merasa event semacam ini sangat penting untuk dilakukan secara regular (say, once a month or every other week?). Pertama-tama … ya, supaya milis ini kelihatan lebih “angker” (serious) — dan jelas akan menaikkan S/N ratio :-)

 

Kedua –ini yang lebih penting– dialog semacam ini menyiratkan keterbukaan dalam governance. Dan inilah salah satu faktor yang penting dalam masyarakat yang modern dan demokratis, yang di Amerika biasanya dalam bentuk public hearing atau, historically more romantic, town meeting. Disatu pihak, masyarakat merasa “dianggep” (diuwongke), diajak rembugan, pendapatnya dianggap penting , merasa dilibatkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kota mereka. Dilain pihak, walikota dan jajaran public servants mendapat feedback yang lebih baik (maunya masyarakat itu sebenarnya apa), dan—ini yang penting—secara psikologis mendapat mekanisme kontrol.

 

Philip Zimbardo, profesor social-psikologi di Stanford, telah membuktikan bahwa garis antara orang baik-baik dan orang jahat itu sangat tipis. Manusia biasa bisa menjadi brutal dan jahat kalau dia mendapat kesempatan (kekuasaan) dan merasa “tidak ada yang melihat” (anonymous), jauh dari scrutiny mata masyarakat. Problem anonimitas ini menjelaskan perilaku yang biasanya tidak dilakukan oleh orang dalam keadaan normal, seperti kekejaman dan kebrutalan terhadap sesama manusia (tawanan/narapidana) di penjara, perilaku yang merusak dalam demontrasi massa (crowd behavior).

 

Ketika menjadi expert witness dalam skandal di penjara Abu-Graib, Zimbardo seolah cuma perlu mengatakan “I told you so” … karena 40 tahun sebelumnya dia telah menunjukkan di laboratorium psikologi, dalam experiment yang paling notorious di dunia psikologi: Stanford Prison Experiment (didokumentasikan secara lengkap di Internet). Yang ingin tahu lebih lanjut bisa membaca sendiri bukunya yang jadi bestseller, “The Lucifer Effect.” [Kalau tidak salah Zimbardo juga pernah bicara soal buku ini di TED, silahkan google].

 

Once again, kudos for Mayor Herry and the facilitator of this dialog. I’m looking forward to the next dialog, with the mayor of Surabaya?

Nuwun,

Moko

 

Monday, 07 February 2011 13:23 | Written by Betti Alisjahbana

Dialog Kepemimpinan Dengan Walikota Jogjakarta, Herry Zudianto

 
www.stisitelkom.ac.id www.di.stisitelkom.ac.id www.ktm.stisitelkom.ac.id
www.dkv.stisitelkom.ac.id www.dp.stisitelkom.ac.id www.srm.stisitelkom.ac.id
www.blog.stisitelkom.ac.id www.multimedia.stisitelkom.ac.id
www.elearning.stisitelkom.ac.id www.library.stisitelkom.ac.id
www.repository.stisitelkom.ac.id www.cloudbox.stisitelkom.ac.id
www.digilib.stisitelkom.ac.id www.mirror.stisitelkom.ac.id
www.sisfo.stisitelkom.ac.id www.hilfan.blog.stisitelkom.ac.id
www.telkomuniversity.ac.id www.stisitelkom.academia.edu
www.kuningmas-autocare.co.id www.usnadibrata.co.id www.askaf.co.id www.hilfans.wordpress.com www.hilfan-s.blogspot.com www.profesorjaket.co.id
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s